Home »  Gelanggang, Olahraga »  Tim Formatur KONI Sumbar finalisasi penyusunan Daftar Nama Kepengurusan Periode Baru 2021-2025

Tim Formatur KONI Sumbar finalisasi penyusunan Daftar Nama Kepengurusan Periode Baru 2021-2025

Oleh :  | Selasa, 18 Mei 2021  11:27 WIB • 1187 views

Padang, katapolos – Tim Formatur Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumbar 2021-2025, yang terdiri dari tiga orang itu yakni, H. Agus Suardi, Ketua Umum yang terpilih dalam Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub), 9 Maret lalu, bersama dua orang anggota, Rengga Husyada (Ketua KONI Kabupaten Solok Selatan) dari perwakilan KONI kota/kabupaten dan Hendra Dupa (Sekretaris Umum PSSI Sumbar) dari perwakilan cabang olahraga (cabor) tidak berapa lama lagi akan merampungkan penyusunan kepengurusan baru.

“Setelah rampung, saya akan segera membawanya ke Jakarta guna dikonsultasikan dengan Ketua KONI Pusat dan diterbitkan SK-nya,” kata Agus Suardi di Padang, Selasa (18/5/21).

Dia mengaku soal nama-nama pengurus yang dipilihnya, diupayakan tersusun ideal dan sesuai kebutuhan KONI Sumbar saat ini dan beberapa waktu ke depan.

“Kepengurusan yang sedang dibentuk akan berbeda dengan pengurus KONI Sumbar sebelumnya, disesuaikan dengan persiapan PON 2021 di Papua,” ulas pria yang sering disapa Abien ini

Katanya lagi, konsolidasi organisasi adalah langkah praktis yang perlu dilakukan untuk membuat perubahan dalam dunia olahraga Sumbar.

“Untuk menuju perubahan dalam organisasi ini, harus memilki anggaran yang cukup besar. Tidak tidak hanya mengharapkan dan bergantung pada dana hibah yang setiap tahunnya diberikan oleh Pemerinta Provinsi Sumbar,” paparnya..

Menurutnya, kepengurusan KONI Sumbar periode baru yang akan terbentuk ini memiliki tugas utama untuk menginisiasi potensi yang ada.

“Mengenai potensi, saya pikir sangat besar ada di daerah ini, yakni mengenai APBD yang besar, serta banyak sumber yang bisa kita dapatkan, sehingga cabor-cabor ini bisa berkembang. Tugas kita adalah menjadi motor penggerak untuk memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Sistem penganggaran harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada rasa diskriminasi atau perbedaan antara cabor satu dengan cabor lainnya,” urainya.

Terkait sarana dan prasarana semua cabor yang sangat minim, Abien mengatakan ke depan jika dirinya dilantik hal itu akan menjadi salah satu tujuan utama pembenahan. (*/ajoe)

 

BACA JUGA :

Katapolos.com